Kenaikan BBM, Direktur LOGIS NTB : Pemerintah Mengabaikan Suara Rakyat

Mataram NTB - Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar per 3 September 2022,   menuai kritikan dan perlawanan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), buruh, dan Organisasi masyarakat (Ormas) dengan beragam alasan.

Salah satunya, Direktur Logis NTB M. Fihiruddin yang mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikan harga BBM 

Baca juga: Danrem 162/WB Menutup Secara Resmi TMMD ke 113 di Kabupaten Lombok Timur

Kata Fihir, kebijakan kenaikan harga BBM kali ini, terlihat telah mengabaikan suara rakyat. Sebab, hampir seluruh masyarakat di pelosok negeri, termasuk di Provinsi NTB belum sembuh lukanya akibat terhimpit kondisi perekonomian mereka akibat pandemi Covid-19. 

"Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak peduli pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Ingat Pak Presiden, kita ini masih sudah dan luka akibat pandemi Covid-19 yang belum sembuh hingga kini, " ujar Fihiruddin dalam siaran tertulisnya, Minggu (4/9).

Baca juga: Kapolres Lombok Utara Sambut Kunjungan Wadanjen Akademi TNI dan Wakalemdiklat Polri.

Sebagai mantan aktifis mahasiswa Unram, Fihir pun mengajak semua lapisan masyarakat di NTB untuk sama-sama bergerak untuk menyuarakan penolakan secara besar-besaran terhadap kenaikan harga BBM tersebut. 

Apalagi, lanjut Fihir, kenaikan harga BBM saat ini, tidak tepat. Lantaran, hal itu akan menambah masalah rakyat dibandingkan memenuhi amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat. 

Baca juga: Tim Wasev Mabesad Tinjau 30 Rumah Program TMMD ke 113 Kodim 1615/Lotim

"Pak Presiden, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak langsung pada masyarakat kecil. Dan biasanya, kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan harga di sektor-sektor lain, " kata Fihir. 

Ia menduga bahwa, mudahnya kebijakan kenaikan harga BBM tersebut diterima dan diputuskan oleh para Legislatif di Senayan dipicu, sejumlah fraksi kecuali Partai Demokrat dan PKS, semuanya satu suara mengiyakan kebijakan pemerintah. 

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

"Semua fraksi mayoritas yang memiliki kursi besar di parlemen hanya sebatas mengamini kebijakan pemerintah. Mereka enggak melihat dan memahami kesulitan rakyat kecil. Sementara, hanya Demokrat dan PKS yg masih Istiqomah perjuangkan suara rakyat di arus bawah, " tandas Fihiruddin. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar per 3 September 2022. 

Baca juga: Berpisah Demi Tugas dan Prestasi

Jokowi mengatakan kenaikan harga iu terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Kini, harga Pertalite naik menjadi Rp10.000, Solar menjadi Rp6.800, dan harga Pertamax menjadi 14.500 per liter.

Jokowi kemudian mengklaim pemerintah membuat keputusan dalam situasi sulit, sehingga menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pilihan terakhir.

"Yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian, " kata Jokowi beberapa waktu lalu.(Adb)