Menunjukkan Pertumbuhan Yang Baik, Aset PT BANK NTB Syariah Meningkat

Mataram NTB - PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2023 yang secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang baik (data keuangan audited). Pertumbuhan Asset pada Desember 2023 meningkat sebesar 9, 74% dibandingkan Desember 2022, yaitu dari Rp13, 002 triliun menjadi Rp14, 269 triliun. 

Penghimpunan Dana Masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 9, 16?ri Rp9, 78 triliun menjadi Rp10, 676 triliun. Penyaluran Pembiayaan meningkat 15, 45?ri Rp8, 725 triliun menjadi sebesar Rp10, 073 triliun dan Laba meningkat 17, 12?ri Rp181 miliar menjadi Rp211, 99.

Baca juga: Anis Byarwati Harap Pemerintah Perhatikan UMKM Agar Bisa Bangkit Pasca Pandemi

Hal itu disampaikan Desk Head SEP Bank NTB Syariah Erma Darmawati dalam siaran pers tertulis yang dikeluarkan resmi Humas Bank NTB Syariah, Selasa (27/02/2024).

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan stakeholder atas dukungan serta kepercayaannya dengan menjadi Nasabah Bank NTB Syariah yang setia menggunakan produk-produk yang ada. Manajemen dan seluruh insane Amanah akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik bagi peningkatan kinerja dan pertumbuhan Bank NTB Syariah, ”jelas Erma dalam tulisan tersebut.

Baca juga: Muhammad Dhevy Bijak Dorong Tarif Ekspor Perikanan Indonesia ke Berbagai Negara Bisa Nol Persen

Menanggapi Pemberitaan Belakangan Ini serta Mencermati pemberitaan yang beredar di salah satu media, terkait adanya tuduhan bahwa Bank menawarkan proyek sebesar Rp.30 miliar kepada pihak tertentu, hal ini  dikatakan Erma, merupakan informasi yang tidak benar dan pastinya merugikan dan menciderai reputasi Bank yang selama ini telah dibangun untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. 

Menurutnya, Bank mempunyai tata kelola yang sangat ketat didalam menjaga seluruh aktivitas dan tidak memperbolehkan Bank menjanjikan ataupun terlebih lagi memberikan sesuatu kepada pihak lain terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bank. Untuk memastikan informasi yang tidak sesuai tersebut, Bank telah berkoordinasi dan memperoleh klarifikasi dari seluruh Divisi atau Unit kerja terkait. 

Baca juga: Mulyanto: Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah

"Dipastikan bahwa tidak ada satupun Divisi atau Unit kerja terkait melakukan apa yang dituduhkan di atas, ”tegasnya.

Selanjutnya Bank akan mengambil langkah atau sikap terkait beredarnya pemberitaan-pemberitaan negatif tersebut  dengan mempertimbangkan mengambil langkah atau upaya hukum untuk melindungi dan menjaga citra, marwah, reputasi dan nama baik Bank. 

Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor CPO, Rudi Hartono: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba Salah

Upaya ini kami laksanakan untuk menjelaskan kepada masyarakat dan segenap stake holder untuk mengurangi dampak bisnis yang ditimbulkan dengan adanya pemberitaan tersebut.

Pada kesempatan ini Bank mengajak masyarakat dan segenap stake holder untuk tidak mudah percaya kepada pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan Bank NTB Syariah. 

Baca juga: Johnny Gerard Plate: Produk Asing Ilegal di E-Commerce, Menkominfo Siapkan Sanksi Tegas

“Kami percaya dan yakin masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dan jeli dalam menanggapi pemberitaan yang ada karena tujuan utama Bank NTB Syariah adalah berkontribusi positif dan melayani masyarakat, ”ucapnya.

Lebih lanjut Erma mengatakan, Bank sangat terbuka atas masukan positif dari berbagai pihak bagi perbaikan dan pengembangan Bank dimasa-masa mendatang serta menghindari adanya pemberian informasi yang tidak benar atau tidak sesuai yang dapat merugikan Bank serta tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taála dalam Al Qur’an Surat An Nahl ayat 105 yang artinya,

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong”.

Terakhir lanjutnya, Bank mengajak seluruh rekan-rekan media, aktivis, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mengawal setiap langkah atau tindakan yang diputuskan oleh Bank guna mengedepkan prinsip transparansi dalam upaya penegakan hukum.(Adb)